DPD FSP Farkes Reformasi DKI Memutuskan dalam rapat pengurus yang baru untuk menutup kantor yang berlokasi di jalan Jatinenegara kaum 25 b atau tepatnya didepan makam pengeran Jayakarta.
Pertimbangan ini disepakati mengingat kantor yang sekarang ditempati sudah rusak atau bocor bila hujan, kedua sewa kantor dinaikkan dari 10 juta pertahun sekarang 12 juta pertahun, padahal income dari cos selama 1 tahun mencapai 36 juta belum di tambah biaya listrik dan operasional kegiatan. bilamana sewa dipaksakan ya DPD sulit akan melaksanakan tugas pembinaan ke PUK-PUK. namun kantor merupakan pusat dalam mengorganisasi dan komunikasi surat menyurat dan penanganan kasus akan dipertimbangkan untuk kontrak yang lebih kecil dan lokasinya dipinggiran kota.
Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi keuangan PUK yang diharapkan bisa sesuai AD ART.mencapai 1% dari UMP daerah masih jauh dari harapkan, untuk DKI seharusnya sudah mencapai RP.10.000 namun kenyataan dilapangan masih ada yang Rp.1000 per anggota, sangat jauh tingkat kesadaran dan solidaritas para anggota, instruksi melalui PUK tidak kurang-kurang namun kenyataan PUK di lingkungan perusahaan semakin hari juga tidak begitu banyak diberikan peran apalagi anggotanya juga semakin berkurang dengan sistim outsourching yang sudah hampir mayoritas setiap perusahaan menerapkan.
Menyikapi faktor seperti inilah yang menjadikan pertimbangan DPD untuk memutuskan pindah kantor.
Perjuangan masih jauh dan perjuangan adalah memerlukan dana, Pimpinan Daerah menghimbau para anggota melalui PUK masing-masing untuk bisa berperan aktif dalam melakukan kegiatan karena dengan kegiatan itulah PUK menjadi diperhitungkan oleh patner kita ( sby )
Pertimbangan ini disepakati mengingat kantor yang sekarang ditempati sudah rusak atau bocor bila hujan, kedua sewa kantor dinaikkan dari 10 juta pertahun sekarang 12 juta pertahun, padahal income dari cos selama 1 tahun mencapai 36 juta belum di tambah biaya listrik dan operasional kegiatan. bilamana sewa dipaksakan ya DPD sulit akan melaksanakan tugas pembinaan ke PUK-PUK. namun kantor merupakan pusat dalam mengorganisasi dan komunikasi surat menyurat dan penanganan kasus akan dipertimbangkan untuk kontrak yang lebih kecil dan lokasinya dipinggiran kota.
Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi keuangan PUK yang diharapkan bisa sesuai AD ART.mencapai 1% dari UMP daerah masih jauh dari harapkan, untuk DKI seharusnya sudah mencapai RP.10.000 namun kenyataan dilapangan masih ada yang Rp.1000 per anggota, sangat jauh tingkat kesadaran dan solidaritas para anggota, instruksi melalui PUK tidak kurang-kurang namun kenyataan PUK di lingkungan perusahaan semakin hari juga tidak begitu banyak diberikan peran apalagi anggotanya juga semakin berkurang dengan sistim outsourching yang sudah hampir mayoritas setiap perusahaan menerapkan.
Menyikapi faktor seperti inilah yang menjadikan pertimbangan DPD untuk memutuskan pindah kantor.
Perjuangan masih jauh dan perjuangan adalah memerlukan dana, Pimpinan Daerah menghimbau para anggota melalui PUK masing-masing untuk bisa berperan aktif dalam melakukan kegiatan karena dengan kegiatan itulah PUK menjadi diperhitungkan oleh patner kita ( sby )
Tidak ada komentar:
Posting Komentar